Network
OKETANBU, Pikiran Rakyat - Wakil Ketua Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengaku terkesan dengan program yang jalankan bersama mitra kerja di UPPD Samsat Pelaihari. Termasuk berhasil merealisasikan capaian penerimaan selama relaksasi hingga 55 persen.
"Nah, berkaitan pendapatan. Hasilnya yang saya terima dari diskusi dengan jajaran UPPD Pelaihari bahwa realisasinya memang cukup menggembirakan sebut saja dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah berada diangka 55 persen terhitung sampai 31 Juli 2023," ujarnya usai melaksanakan kunjungan kerja (kunker) Komisi II dalam rangka monitoring di UPPD Samsat Pelaihari terkait Relaksasi Pengurangan Pajak di Kabupaten Tanah Laut, Senin (31/7) siang.
Ia berharap, dengan adanya capaian ini tentu legislator membidangi ekonomi dan keuangan di Komisi II DPRD Kalsel dapat terealisasi melebihi dari target yang ditetapkan.
"Mudah-mudahan mulai Agustus - Desember 2023 target ini tercapai," harapnya.
Apalagi, dirinya mengaku takjub dengan adanya terobosan dalam meningkatkan minat wajib pajak yang turut berkontribusi terhadap daerah di Kalsel khususnya di Tanah Laut.
"Kartu voucer ini sangat menguntungkan karena banyak merchant khusus didalamnya karena UPPD Pelaihari sudah bekerjasama dengan dua dealer ternama di Kalsel," tuturnya.
Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Pelaihari, Rahmanita Ariffin, mengungkapkan, untuk meningkatkan daya tarik wajib pajak agar turut berkontribusi terhadap penerimaan pihaknya juga memberikan terobosan baru yakni memberikan voucer diskon.
"Jadi, wajib pajak yang sudah melakukan transaksi pembayaran mendapatkan diskon di biaya service dan penggantian sparepart sebesar 10 persen untuk dua dealer resmi yang ada di Tanah Laut," ungkapnya.
