Sejarah Pikiran Rakyat Hingga saat ini, Intip juga Yuk Profile Video Pikiran Rakyat Media Network

Citra nasionalis Pikiran Rakjat semakin pekat dengan kehadiran Asmara Hadi di dalamnya. Sebagai “menantu angkat” Presiden Sukarno (ia menikah dengan Ratna Juami, anak angkat pasangan Inggit Garnasih – Sukarno), Asmara Hadi memang sangat dipengaruhi ideologi PNI.

Akan tetapi, bukan berarti Pikiran Rakjat merupakan corong dari PNI atau pers Sukarnois (mendukung dan membela kebijakan Sukarno).

Suasana pembredelan pers
Seiring situasi politik di zaman Demokrasi terpimpin makin memanas, dunia pers nasional pun terkena imbasnya, tak terkecuali Warta Harian Pikiran Rakyat.

Berawal dari pidato Presiden pada 17 Agustus 1959 yang diberi nama Manifesto Politik (Manipol), pelbagai sektor kehidupan nasional harus mengikuti kebijakan pemerintah. Pers
nasional pun diarahkan untuk kepentingan Demokrasi Demokrasi serta Manipol-nya.

Sebagai landasan hukum, dikeluarkanlah Lampiran A Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 yang menetapkan bahwa media massa harus diarahkan untuk mendorong aksi revolusioner di seluruh Indonesia, di mana semua media massa seperti pers, radio, film, dan sebagainya harus digerakkan sebagai kesatuan yang terpadu secara terpimpin.

Untuk mewujudkan pers yang progresif-revolusioner, pemerintah berjanji akan membantu dalam pengadaan fasilitas, latihan, dan kertas koran.

Rupanya, campur tangan pemerintah tak berhenti sampai sana. Presiden Sukarno, sebagai Penguasa Perang Tertinggi,tanggal 12 Oktober 1960, mengeluarkan peraturan yang mewajibkan setiap penerbit mendaftarkan diri untuk mendapatkan Surat Izin Terbit (SIT).

SIT tersebut bisa diperoleh jika pers memenuhi persyaratan. Antara lain loyal terhadap Manipol-Usdek, bersedia menaati Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No.10 tahun 1960, serta bersedia menandatangani perjanjian pemenuhan kewajiban yang berisi 19 pasal.

Pertentangan di panggung politik nasional antara pendukung Manipol-Usdek versus yang kontra terhadapnya makin meruncing. Salah satunya adalah pembubaran Barisan Pendukung.

Sukarnoisme (BPS) di seluruh Indonesia pada 17 Desember 1964 oleh Presiden Sukarno sendiri. BPS didirikan oleh Adam Malik, B.M. Diah (harian Merdeka), dan Sumantoro (Berita Indonesia) guna membendung pengaruh PKI (Partai Komunis Indonesia), yang kemudian mendapatkan perlawanan dari pihak komunis yang menuduh BPS sebagai “kaum reaksioner” dan “menentang arus sejarah dan gerakan revolusioner rakyat Indonesia”.