OKETANBU, Pikiran Rakyat - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) membuka lowongan kerja untuk putra putri terbaik bangsa.
lowongan kerja ini dibuka oleh Kemendesa PDTT untuk dijadikan sebagai Duta Digital 2023.
Berikut isi suratnya, sehubungan dengan ditetapkannya Lokus Desa Cerdas Fase III melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 66 Tahun 2023, maka akan diselenggarakan Rekrutmen Duta Digital Fase III di 76 Kabupaten.
Adapun rekrutmen Duta Digital dilakukan untuk menyeleksi calon Duta Digital yang akan bertugas mendampingi lokus desa cerdas sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
Baca Juga: KEREN! Pemkab Tanah Bumbu Raih Peringkat Ketiga Se-Kalsel dalam Pengawasan Kearsipan
Selanjutnya, mohon dukungan dari Dinas Kabupaten terkait untuk dapat memasukkan informasi terkait Pengumuman Rekrutmen Duta Digital pada website kabupaten.
A. Persyaratan
1. Latar belakang Pendidikan minimum D3 segala jurusan, diutamakan keilmuan
Manajemen, Ekonomi, Sosial, Administrasi, Ilmu Komunikasi, Studi
Pembangunan, dan Teknik Komputer dan Informatika;
2. Pengalaman minimum 2 tahun di bidang pemberdayaan masyarakat dan
diutamakan pernah membidangi pemberdayaan teknologi berbasis digital;
3. Diutamakan yang memiliki pengalaman sebagai pelatih/memberikan bimbingan
teknis terkait literasi digital;
4. Diutamakan pernah bekerja sama dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintahan
dan Non Pemerintahan (LSM, swasta/CSR, start-up dan mitra pembangunan
lainnya);
Baca Juga: Siap-siap, Kemenag akan Buka Program Beasiswa S1 S2 dan S3 bagi Guru
5. Diutamakan pernah terlibat dalam program digital seperti pengembangan desa
digital, pembuatan applikasi, pembuatan konten digital seperti foto, video atau
tulisan karya pribadi dengan topik pemberdayaan masyarakat atau infomasi
tentang desa;
6. Memiliki kemampuan berorganisasi, kewirausahaan dan kemampuan dalam
memecahkan masalah;
7. Bersedia mengikuti pelatihan sebagai Duta Digital;
8. Dapat mengoperasikan Microsoft Office meliputi meliputi: Word, excel dan power
point, dll;
9. Mempunyai ketertarikan yang tinggi terhadap pemanfaatan teknologi dan
pemberdayaan masyarakat berbasis digital;
10.Berdomisili di lokasi kabupaten lokus Program Desa Cerdas
Baca Juga: Babinsa Sungai Loban Ikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP
B. Tata Cara Pendaftaran
1. Peserta mendaftar secara online melalui link h ttps://bit.ly/RekrutmenDDFase3
2. Peserta mengisi form yang tersedia dan mengupload dokumen yang dibutuhkan
melalui link tersebut;
3. Peserta yang memenuhi kriteria akan mengikuti tahapan seleksi berikutnya;
4. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website www.kemendesa.go.id
BERIKUT 76 DAFTAR KABUPATEN YANG MENGIKUTI SELEKSI DUTA DIGITAL
1. Kabupaten Aceh Selatan, Aceh
a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Aceh Selatan;dan
b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Selatan.
2. Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh
a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Aceh Tamiang;dan
b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Kabupaten Aceh Tengah, Aceh
a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Aceh Tengah;dan
b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah.
4. Kabupaten Pidie, Aceh
a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pidie;dan
b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie.
5. Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang;dan
b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang.
6. Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara
a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Humbang Hasundutan;dan
b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara
a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah;dan
b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Kabupaten Kota Pariaman, Sumatera Barat
a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kota Pariaman;dan
b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kota Pariaman.
9. Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat
a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lima Puluh Kota;dan
b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kabupaten Solok, Sumatera Barat
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.
11. Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas.
12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
13. Kabupaten Muaro Jambi, Jambi
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muaro Jambi;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi.
14. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
15. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
16. Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.
17. Kabupaten Seluma, Bengkulu
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seluma;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seluma.
18. Kabupaten Pringsewu, Lampung
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pringsewu;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu.
19. Kabupaten Belitung, Bangka Belitung
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.
20. Kabupaten Bengkalis, Riau
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis.
21. Kabupaten Rokan Hilir, Riau
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hilir.
22. Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Tengah.
23. Kabupaten Serang, Banten
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang.
24. Kabupaten Bogor, Jawa Barat
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor.
25. Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat.
26. Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.
27. Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur.
28. Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.
29. Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu.
30. Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang.
31. Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
32. Kabupaten Demak, Jawa Tengah
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Demak;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
33. Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.
34. Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.
35. Kabupaten Pati, Jawa Tengah
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.
36. Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.
37. Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.
38. Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.
39. Kabupaten Jombang, Jawa Timur
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.
40. Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan.
41. Kabupaten Madiun, Jawa Timur
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun.
42. Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.
43. Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.
44. Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.
45. Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ponorogo.
46. Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Probolinggo.
47. Kabupaten Sumenep, Jawa Timur
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep.
48. Kabupaten Bantul, D I Yogyakarta
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
49. Kabupaten Sleman, D I Yogyakarta
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.
50. Kabupaten Bangli, Bali
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli.
51. Kabupaten Buleleng, Bali
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng.
52. Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima.
53. Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dompu;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu.
54. Kabupaten Landak, Kalimantan Barat
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Landak;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak.
55. Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau.
56. Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunung Mas.
57. Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar.
58. Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
59. Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.
60. Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Berau;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau.
61. Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan.
62. Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow.
63. Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo Utara;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Utara.
64. Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Morowali;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali.
65. Kabupaten Majene, Sulawesi Barat
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majene;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene.
66. Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantaeng;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantaeng.
67. Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa.
68. Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara.
69. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
70. Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidenreng Rappang;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang.
71. Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Toraja Utara;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toraja Utara.
72. Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wajo.
73. Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Enrekang.
74. Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe.
75. Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Barat.
76. Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Selatan;dan
b.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan.