Network
OkeTanbu, Pikiran Rakyat – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023, Lingkup Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Bertempat di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin (17/1/2024).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Bupati dan Walikota se Kalimantan Selatan, Inspektorat, Bagian Organisasi, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang Jadi Objek Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman RI 2023.
Banjarmasin - Kegiatan dibuka dengan penyampaian sambutan oleh Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel.
Dalam paparannya, disampaikan bahwa penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan Program Strategis Nasional (PSN 2019-2024), dilaksanakan serempak secara nasional kepada 34 Pemerintah Provinsi, 98 Pemerintah Kota dan 415 Pemerintah Kabupaten.
Di Provinsi Kalimantan Selatan penilaian dilakukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Dua Pemerintah Kota dan Sebelas Pemerintah Kabupaten, serta 13 Polres/ta dan 13 Kantor Pertanahan.
Hasil penilaian terhadap Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023, terdapat peningkatan yang sangat signifikan. Pada penilaian tahun 2022, hanya ada lima Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang masuk kepatuhan zona hijau dan sisanya masih dalam zona kuning.
Sedangkan penilaian pada tahun 2023, hanya satu Pemerintah Daerah yang berada dalam zona kuning, yakni Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Sementara Pemerintah Daerah yang lain sudah masuk zona hijau kategori kepatuhan tinggi dan tertinggi.
Hadi Rahman juga menyampaikan catatan penilaian 2023 kepada seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan.
