Network
OKETANBU, Pikiran Rakyat - Program penghapusan denda dan pemotongan (diskon) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diharapkan dapat benar-benar dimanfaatkan masyarakat.
Imbauan itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, ketika sosialisasi Pajak Daerah Provinsi Kalsel, di Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, belum lama tadi.
"Perjuangan kami kepada Gubernur Kalsel untuk membantu meringankan beban masyarakat akhirnya terealisasi. Jadi, dipersilahkan warga yang tercatat sebagai wajib pajak bisa memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya," ujarnya, Rabu (5/7/2023).
Legislator yang akrab disapa Paman Yani itu, turut memberikan perhatian besar terhadap pemberian kebijakan yang diterapkan Gubernur Kalsel. Itu bertujuan, dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat di Bumi Bersujud.
"Membayar pajak sudah menjadi keharusan bahkan menjadi kewajiban. Karena dari pajak itu lah kita bisa merasakan manfaatnya dalam pembangunan di daerah ini," jelasnya.
Terlebih, sambung dia, sejak Polri menetapkan adanya kebijakan penghapusan data registrasi kendaraan bermotor. Maka, program ini sudah dianggap sangat tepat untuk menghindari adanya penghapusan tersebut.
"Jangan sampai keputusan yang telah ditetapkan kepolisian terkait tunggakan pajak kendaraannya yang lebih dari dua tahun berturut-turut itu tidak dibayarkan (menunggak) menjadi bodong. Ini yang selalu kita ingatkan kepada masyarakat," paparnya.
Sementara itu, Kasi Pelayanan PKB dan BBN-KB UPPD Samsat Batulicin, Hariyadi, mengungkapkan, selain sebagai alternatif dalam meningkatkan kas daerah. Ini juga sebagai bentuk apresiasi (reward) kepada masyarakat yang sudah taat membayar pajak.
"Dengan adanya program ini setidaknya kesadaran masyarakat semakin tinggi dan kami optimis PAD yang dihasilkan dari kebijakan yang diberikan Gubernur Kalsel lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya," bebernya.
